Putusan MK Tegaskan Hilirisasi Minerba Harus Utamakan Rantai Pasok Dalam Negeri

“Pemerintah pusat yang memiliki wewenang dalam pemberian WIUP minerba dengan cara prioritas harus terlebih dahulu memastikan kebutuhan rantai pasok dalam negeri telah terpenuhi.”

“Dengan demikian, berkenaan dengan frasa 'dengan cara prioritas' dalam norma Pasal 51B ayat (2) dan Pasal 60B ayat (2) UU 2/2025 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.”