TNI AD: Pelibatan Babinsa Bukan untuk Tagih Pajak Masyarakat
TNI AD menegaskan pelibatan Babinsa oleh DJP bukan untuk penagihan pajak, melainkan untuk memperluas kewenangan dalam koordinasi antarinstansi.
RINGKASAN ANALISIS MEDIAPULSE
TNI AD menegaskan pelibatan Babinsa oleh DJP bukan untuk penagihan pajak, melainkan untuk memperluas kewenangan dalam koordinasi antarinstansi.
50
SKOR SALIENSI
—
JANGKAUAN
8
BERITA TERKAIT
KUTIPAN
“Penyebutan Babinsa dan Bhabinkamtibmas berada pada aspek pembangunan jejaring informasi kewilayahan...”
“DJP juga menegaskan bahwa Babinsa bukan petugas pajak.”
“Koordinasi antarinstansi merupakan praktik yang lazim dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.”
ENTITAS DISEBUT
KATA KUNCI
#babinsa#pajak#koordinasi#tugas#djp#instansi
SUMBER ASLI
MediaPulse hanya menampilkan analisis. Teks lengkap tersedia di penerbit aslinya.