Said Iqbal Curhat Sulit Temui Purbaya: Padahal Sekarang Jabatan Kita Setara

Said Iqbal kesulitan menemui Menteri Purbaya untuk memprotes kebijakan pajak JHT dan pesangon buruh. Pertemuan belum terlaksana meskipun telah mengirimkan surat permohonan.

Said Iqbal mengajak Menteri Keuangan berdialog mengenai penghapusan pajak JHT. Buruh akan demo untuk menuntut keadilan pajak bagi mereka.

Said Iqbal mengajak Menteri Keuangan Purbaya berdialog mengenai penghapusan pajak JHT untuk mencegah aksi unjuk rasa buruh. Ia menilai pajak JHT menimbulkan beban pajak berganda bagi pekerja.

Buruh se-Jabodetabek bakal menggelar aksi demo di depan Kemenkeu pada 9 Juli 2026. Mereka menuntut penghapusan pajak pada program JHT dan THR.

Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa menuntut penghapusan pajak JHT di depan Kantor Kementerian Keuangan. Mereka ingin dialog dengan pemerintah.

Said Iqbal mengusulkan penghapusan pajak JHT dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan. Ia berharap pemerintah mempertimbangkan usulannya.

Menteri Keuangan Purbaya setuju untuk mengkaji usulan perubahan kebijakan pajak JHT. Pembahasan mencakup pengaruh fiskal dan skema pajak progresif.

Said Iqbal mengklaim Purbaya merespons positif usulan penghapusan pajak JHT. Purbaya akan mengkaji usulan tersebut sebelum mengambil keputusan.

Said Iqbal membatalkan aksi demo pajak JHT dan THR setelah berhasil menjalin komunikasi dengan Menteri Keuangan. Dialog dirasa penting untuk menjembatani aspirasi buruh.

Rencana demonstrasi terkait pajak JHT 0% resmi dibatalkan setelah dialog antara pemerintah dan pekerja. Pembatalan ini menandakan adanya komunikasi yang konstruktif.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pentingnya evaluasi usulan perubahan skema pajak JHT setelah berdiskusi dengan Said Iqbal. Data akurasi masih perlu ditingkatkan.

Rencana aksi demonstrasi terkait pajak JHT 0% resmi dibatalkan setelah adanya dialog konstruktif dengan pemerintah. Komunikasi antara kedua pihak dianggap positif.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mengkaji perubahan kebijakan pajak Jaminan Hari Tua. Pemerintah masih meninjau usulan yang ada.

Fajry Akbar meminta evaluasi pajak JHT mengacu pada Penghasilan Tidak Kena Pajak, bukan inflasi atau harga emas. Kebijakan harus adil bagi pekerja.