Kemenkeu Diminta Jelaskan Batas Keterlibatan TNI-Polri Awasi Kepatuhan Pajak

“Kami mendorong Kementerian Keuangan memberikan penjelasan yang terbuka mengenai ruang lingkup, batas kewenangan, dasar hukum, serta mekanisme pengawasannya agar tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat.”

“Bagi kami, yang paling penting adalah keberpihakan kepada wajib pajak yang jujur dan patuh.”

“Negara harus tegas terhadap pengemplang pajak dan pelaku penghindaran pajak berskala besar, tetapi pada saat yang sama harus tetap mengedepankan pendekatan yang humanis kepada masyarakat yang beritikad baik.”